IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Kelurahan Balongsari Kota Surabaya)

S U P A R T I, S U P A R T I (2015) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Kelurahan Balongsari Kota Surabaya). Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

	Text BAB I.docx Download (41kB)
	Text BAB II.docx Download (66kB)
	Text BAB III.docx Download (27kB)
	Text BAB IV.docx Download (48kB)
	Text BAB V.docx Download (27kB)
	Text CAVER.docx Download (99kB)
	Text Daf. PUSTAKA.docx Download (20kB)
	Text Daftar Isi.docx Download (65kB)
	Text Lampiran 1.docx Download (13kB)
	Text (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Kelurahan Balongsari Kota Surabaya)) Lampiran 1.docx Restricted to Registered users only Download (13kB)

Abstract

Pemberian palayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu issu yang sangat krusial dalam study manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor publik maupun manajemen sektor privat. Hal ini terjadi karena tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kwalitas pelayananan dari tahun ketahun menjadi semakin besar sementara itu praktik penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu indikator gagalnya reformasi birokrasi. Asa memperbaiki pelayanan publik sebenarnya tersembul dengan diundangkannya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayang, implementasi undang-undang ini dinilai masih belum maksimal.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena peneliti berencana melakukan pengamatan terhadap sikap birokrasi secara umum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Balongsari Kota Surabaya.
Bahwa komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya sudah cukup baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi tersebut yaitu sosialisasi, memberikan onformasi baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia sudah tersedia dengan baik, sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan baik. Untuk anggaran, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sudah memiliki sumber dana yang cukup yaitu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana, kondisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Diketahui bahwa struktur birokrasi yang mencakup pembagian tugas, kerja sama serta keterkaitan tugas juga pedoman dalam pelaksanan tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Komitmen dari pelaksana kebijakan meskipun belum menyeluruh sudah dapat dikatakan baik. Untuk itu komitmen pelaksana kebijakan dalam hal pelayanan pada Kantor Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Actions (login required)

View Item