PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018)

MUHAMAD, CHAIDAR (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018). Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018)) SKRIPSI MUHAMAD CHAIDAR (16041075).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

1. hak politik eks narapidana tidak perlu dikekang karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, setiap warga Negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Orang yang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia sudah mempunyai hak berpolitik yang sama dengan warga negara lain. Hal ini dinilai, karena eks narapidana punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif.
2. Gugatan yang diajukan Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menerima sekaligus Membatalkan Pasal tersebut tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini Komisi Pemilihan Umum harus mengganti Peraturan Komisi pemilihan Umum dan berakibat meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak

Actions (login required)

View Item