MEKANISME PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN DENDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

SUNARNO, SANJAYA (2019) MEKANISME PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN DENDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (MEKANISME PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN DENDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA) SKRIPSI PDF New.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB)

Abstract

4.1.1. Pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga pelaku dijatuhkan pidana denda, yaitu : Dalam proses persidangan diproses melalui bukti - bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu dengan berdasarkan pada Keterangan Saksi, Keterangan Ahli (dalam hal ini keterangan dari BPKP), Data Otentik/surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dilihat dari jenis korupsinya dan dibuktikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, lalu dibuktikan berapa besar kerugian negara dan selanjutnya hakim menentukan jumlah besarnya denda yang harus dibayar berdasarkan Pasal dalam UU yang dijadikan dasar putusan. Dalam pelaksanaanya apabila pidana denda tidakdapat dibayar maka diganti kurungan.
4.1.2. Efektivitas pidana ganti kerugian (denda) terhadap efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pidana ganti kerugian (denda) dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena selain membayar denda, pelaku tindak pidana korupsi juga harus menjalani pidana penjara dan mengembalikan kerugian keuangan negara, apabila pidana denda tidak dibayar harus menjalani pidana kurungan. Namun dalam kenyataan pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hal ini

Actions (login required)

View Item