BATAS KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

RUDIANTO, RUDIANTO (2018) BATAS KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (BATAS KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA) 0310000000768.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB)

Abstract

Berdasarkan pembahasan pembahasan yang telah diuraikan dari BAB I, BAB II, dan BAB III maka penulis dapat mengambil 2 kesimpulan antara lain :
1. Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ini ada beberapa lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenaganan melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Lembaga pertama yang dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah kepolisian sesuai dengan ketetapan perundang undangan atau sesuai dengan Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan kewenangan POLRI atau UU POLRI. Lembaga kedua yang berwenang melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah KPK sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang undang nomer 30 tahun 2002 tentang tugas dan kewenangan KPK atau UU KPK. lembaga terakhir yang memiliki kewenagan melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah kejaksaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang undang Nomor 16 tahun 2004 tentang tugas dan kewenangan kejaksaan atau UU kejaksaan.
2. Bahwa batasan kewenangan yang dimiliki oleh antar lembaga penegak hukum dalam hal ini POLRI KPK Kejaksaan melakukan penanganan tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 11 Undang undang no 30 tahun 2002 atau UU KPK bahwa untuk kerugian negara diatas 1 milyar penanganannya di miliki oleh KPK dan jika dibawah 1 milyar maka penanganannya dilakukan oleh POLRI dan Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item