PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH OLEH PEMERINTAH DESA DI INDONESIA

PEMISON, GIRE (2017) PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH OLEH PEMERINTAH DESA DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

[img] Text (PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH OLEH PEMERINTAH DESA DI INDONESIA)
0310000000731.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitasi dalam pengunaan dana hibah oleh pemerintah desa di indonesia. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 pemerintah desa di indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan.
Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah Desa di Indonesia secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakathingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintahDesa di Indonesia dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan BupatiNomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik.
Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistematuran, tujuan sasaran, visimisi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD untuk tahun anggaran mendatangserta menerapkan Peraturan Bupati/kota Alokasi Dana Desa dengan lebih baik lagi. Pemerintah Desa di Indonesia di harapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MusDes tanpa memberikan uang lelah sebagai daya tarik untuk menghadiri MusDes. Meningkatkan alokasi dana untuk program UP2K PKK sehingga dapat menambah jumlah peminjam khususnya ibu-ibu rumah tangga. UP2K PKK adalah pinjaman ringan karena tanpa ada bunga. Pemerintah Desa di Indonesia diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritikd an saran terhadap kinerja mereka.
Pemerintah Desa di Indonesia diharapkan dapat berbenah diri dalam hal pelaksanaan Program Posyandu Lansia agar kegiatan ini tidak macet lagi. Posyandu Lansia merupakan kegiatan yang bermanfaat sebagai sarana kesehatan masyarakat desa terutama bagi lansia.Pemerintah Desa di Indonesia diharapkan dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mecapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah di rencanakan dan ditetapkan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mudah Perpustakaan
Date Deposited: 14 Sep 2020 03:02
Last Modified: 14 Sep 2020 03:02
URI: http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/900

Actions (login required)

View Item View Item