Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?

Nuriyanto, Nuriyanto (2014) Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi, 11 (3): 2. pp. 428-453. ISSN 1829-7706

[img]
Preview
Text (Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?)
Jurnal Penyelenggaraan Pelayanan Publik.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Hasil Plagiarisme)
PSmarkup_Jurnal Penyelenggaraan Pelayanan Publik.pdf

Download (639kB) | Preview

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain,
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuat cerdas bangsa.
Mandat menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara
melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang
berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap
warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan
administrasi. Umumnya memang konsep pelayanan publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik cukup baik.
Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup
baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Sebagai
contoh, penulis menemukan dalam Pasal 34 sudah cukup untuk memberikan
perilaku yang ideal dari aturan pelaksana pelayanan publik yang profesional,
tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam Pasal 54 sampai Pasal 58 satu rangkaian
sanksi, tidak ada denda yang bisa dikenakan untuk melaksanakan pelayanan publik
yakni pelanggaran aturan pelaksanaan perilaku pelayanan publik sebagaimana
tercantum dalam Pasal 34. Jadi jika eksekutor melanggar perilaku etis dalam
pelayanan publik tidak ada hukuman dapat dikenakan untuk pelanggaran etika
pelayanan public tersebut.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Pelayanan Publik, Negara Kesejahteraan, Operator Services, Tata Kelola yang Baik, Ombudsman
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Jurnal
Depositing User: Mochamad Danny Rochman, A. Md
Date Deposited: 20 Feb 2020 14:03
Last Modified: 20 Feb 2020 14:03
URI: http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/668

Actions (login required)

View Item View Item