Keabsahan Perkawinan Terhadap Perkawinan Adat Masibiri Dalam Masyarakat Ternate Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hanafi, Bay (2022) Keabsahan Perkawinan Terhadap Perkawinan Adat Masibiri Dalam Masyarakat Ternate Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Keabsahan Perkawinan Terhadap Perkawinan Adat Masibiri Dalam Masyarakat Ternate Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) SKRIPSI FIX HANAFI BAY - harcoy printing.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

1. Keabsahan Perkawinan Adat Masibiri Dalam Masyarakat Ternate Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Eksistensi perkawinan adat masibiri dalam masyarakat Ternate, pada hakikatnya merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana oleh hukum adat Ternate, memandang perlu adanya pemberian restu yang diberikan oleh kedua orang tua atau wali dari masing-masing kedua calon mempelai, terhadap perkawinan anak atau anak walinya, namun diingkari atau dikesampingkan karena alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif dari kedua calon mempelai. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, izin perkawinan memiliki defenisi yang berbeda sebagaimana izin perkawinan dalam perkawinan adat masibiri dalam masyarakat Ternate. Izin perkawinan disebut sebagai salah satu syarat perkawinan apabila salah satu calon mempelai atau kedua calon mempelai dimaksud tidak ataupun belum memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni berkaitan dengan ketentuan usia perkawinan. Kemudian terhadap perkawinan adat masibiri yang dilakukan oleh seseorang yang bukan bergama Islam, sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut tetap dipandang sah secara hukum. Begitupun setidaktidaknya tetap dipandang sah melalui prespektif hukum adat masyarakat Ternate ataupun boleh jadi tidak sah karena melihat dasar penyelenggaraan perkawinan adat masibiri dalam masyarakat Ternate yang secara umum dilangsungkan dengan berdasarkan pada kaidah hukum Islam.

Actions (login required)

View Item