Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia

Purwati, Ani and Rahmiati, Rahmiati and Hidayat, Rahmad Sujud and Lero, Martinus Tanga (2023) Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 9 (1). ISSN 2722-3779

Preview	Text (Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia) document-43 terbaru 2023 - fifin dwi.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (Hasil Plagiarisme) Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelecehan seksual dijelaskan sebagai perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimaui, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orang timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya. Sebenarnya payung hukum untuk pelecehan intim/seksual non-raga/fisik sudah terakomodir dalam RUU PKS, namun sampai saat ini, RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Metode penulisan yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.

Actions (login required)

View Item