Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia

Muhamad, Efendi and Astuti, Sri Juni Woro (2021) Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia. Jurnal Inovasi Sektor Publik, 1 (2). pp. 105-135. ISSN 2829-1352

Preview	Text (Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia) Tatakelola Kolaboratif Pengelolaan ekowisata - Sri Juni Woro Astuti.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text (Hasil Plagiarisme) Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Tata Kelola Kolaborasi adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah dengan pihak Swasta, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Tata kelola kolaboratif dilihat dari 5 aspek yaitu kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pratek tata kelola kolaborasi pengelolaan ekowisata mangrove di Indonesia dan mengetahui faktor pendukung dan pengahambat. Penelitian menggunakan studi kepustakaan ini sumber data diambil dari berbagai sumber informasi dari buku, jurnal penelitian, skripsi, berita, majalah dll, tema tata kelola kolaborasi pengelolaan kawasan wisata mangrove. Pratek kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata sebagai upaya untuk memaksimalkan tujuan yang di harapkan dan mampu saling melengkapi antar aktor yang terlibat. Diharapkan pengelolaan ekowisata di wilayah Indonesia berjalan dengan baik, karena ekowisata merupakan bagian terpenting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga wajib dikelola secara maksimal. Hasil dengan menggunakan teknik kepustakaan penyajian data perbandingan dari berbagai referensi diperoleh hasil dengan rincian, kondisi awal pengelolaan kawasan wisata mangrove dalam upaya pelestarian lingkungan. Kelembagaan terbentuknya visi-misi dan tujuan dari pengelolaan, serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Kepemimpinan dinilai sudah berjalan dengan baik dengan adanya leading sector yaitu dari Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. terdapatnya pembagian tugas semua aktor yang terlibat, diadakan kegiatan rapat dan diskusi. Proses kolaborasi sudah sejalan jika dilihat dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pencapaian bersama. Faktor pendukung adalah pihak pemerintah, swasta, lembaga pendidikan mendukung penuh. Sedangkan penghambat kurangnya koordinasi, sosialisasi terhadap masyarakat, dan belum ada kontrak kerjasama secara tertulis dalam bentuk MoU.

Actions (login required)

View Item