Dilema Direksi Birokrasi dalam konteks sistem akuntabilitas publik di era otonomi daerah

Astuti, Sri Juni Woro (2011) Dilema Direksi Birokrasi dalam konteks sistem akuntabilitas publik di era otonomi daerah. Fajar Satria, Surabaya. ISBN 978-602-9310-02-3

	Text (Dilema Direksi Birokrasi dalam konteks sistem akuntabilitas publik di era otonomi daerah) Buku Dilema Diskresi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text (Hasil Plagiarisme) Dilema Direksi Birokrasi dalam konteks sistem akuntabilitas publik di era otonomi daerah.pdf Download (23MB) | Preview

Abstract

Berbagai wacana pelayanan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, mulai dari pelayanan satu pintu, pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, hingga standar pelayanan minimal (SPM). Namun apapun istilah yang digunakan pada dasarnya semuanya itu ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemberian pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat bukanlah merupakan hal baru di lingkungan aparatur pemerintah. Namun yang menjadi masalah, sebagaimana ditegaskan Kepala LAN, adalah mengapa praktik pemberian pelayanan publik “yang memuaskan” belum kunjung tercapai. Hal inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama, terutama bagi aparatur pemberi layanan (publik servant). Diungkapkan pula tentang pentingnya hubungan kerjasama antar susunan pemerintahan, baik antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi maupun Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota ataupun antar Kabupaten/Kota. Hal ini penting mengingat keberhasilan implementasi pelayanan publik tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu level pemerintahan, tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh level pemerintahan yang ada - mulai dari level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan hingga desa/ kelurahan

Actions (login required)

View Item