Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pemberian Dana Biaya Pemungutan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

I, Komang Satria Anggara (2014) Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pemberian Dana Biaya Pemungutan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pemberian Dana Biaya Pemungutan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya) 0310000000684 - 875.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)

Abstract

1. Ketua DPRD Kota Surabaya bukan merupakan aparat penunjang pajak. Karena pemungutan pajak merupakan wewenang dari lembaga eksekutif, sehingga jika DPRD sebagai lembaga legislatif menyatakan dirinya berhak untuk mendapat apa yang menjadi hak dari eksekutif, maka tidak berlandaskan hukum. Oleh karenanya ketua DPRD tidak berhak mendapatkan dana tersebut. Ketua DPRD Kota Surabaya mendapatkan bagian dana biaya pungutan didasarkan atas Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2007 yang keberadaannya merujuk pada PP No. 65 Tahun 2007 jo Perda No. 9 Tahun 2006 tidak satu pasal pun yang menyebut Ketua DPRD Kota Surabaya sebagai aparat penunjang dan dalam penarikan dana biaya pungutan. 2. Tindakan Ketua DPRD Kota Surabaya yang mendapatkan biaya pungutan dan pemerintah Kota Surabaya yang memberi biaya pungutan tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena sebenarnya yang diterima dari eksekutif tersebut bukan dari dana biaya pemungutan melainkan suatu hadiah dengan harapan DPRD menyetujui rancangan Perda Busway menjadi Perda. Dana yang diterimanya jika diambilkan dari pajak, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga merugikan keuangan atau perekonomian daerah Kota Surabaya.
Kata Kunci : Gratifikasi, Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Actions (login required)

View Item