Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia

Sukmawati, Siswo Putri (2014) Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia) 0310000000690 - 881.pdf Restricted to Registered users only Download (743kB)

Abstract

4.1.1 Pengaturan hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menurut pengaturan hukum, dalam hukum Pidana Indonesia (KUHP) Abortus Provocatus Criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan rang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong Abortus. Ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, dan 77 jo Pasal 194 tentang Ksehatan memberikan pengecualian Abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan Abortus Provocatus Medicalis mengenai legalisasi aborsi d Indonesia masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menilai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan hal yang bisa dilakukan jika memang nantinya anak yang dilahirkan akan membawa tekanan psikis terhadap wanita tersebut dan aborsi sah saja dilakukan karena tidak merugikan orang lain karena yang merasakan sakit adalah wanita tersebut. Mengenai legalitas aborsi, menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali karena indikasi kedaruratan medis, karena janin di dalam kandungan punya hak untuk hidup dan jika aborsi dilegalkan maka akan menggeser nilai-nilai norma dalam masyarakat. 4.1.2 Untuk pengaturan penegakan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang berlandaskan atas UUD, KUHP, KUH Perdata, UU HAM, UUPA, dan Hukum Positif di Indonesia dan rancangan undang-undang lainnya sebaiknya hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusiayang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denagn harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu penyelenggara perlindungan anak sebaiknya berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah perubahan) serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Aborsi

Actions (login required)

View Item