Analisa Perlakuan Pajak Atas Sumbangan Keagamaan Yang Diberikan Oleh Gereja Bethany Di Surabaya

Sri, Wahyuni (2012) Analisa Perlakuan Pajak Atas Sumbangan Keagamaan Yang Diberikan Oleh Gereja Bethany Di Surabaya. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Analisa Perlakuan Pajak Atas Sumbangan Keagamaan Yang Diberikan Oleh Gereja Bethany Di Surabaya) 0120000000388 - 314 EA 32.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa studi kasus. Studi literatur dan wawancara mendalam kepada beberapa Gereja, pendeta, konsultan pajak, pihak berwenang dari kantor pelayanan pajak (KPP) dengan tujuan untuk mengetahui kajian perlakuan pajak atas sumbangan keagamaan yang diberikan oleh pemeluk agama Kristen yang sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008. Perlakuan pajak atas sumbangan keagamaan yang dimaksud di dalam penelitian adalah sumbangan keagamaan sebagai pengecualian objek pajak dan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Dari penghasilan ini akan diperoleh saran atau masukan terhadap perlakuan pajak atas sumbangan keagamaan yang diberikan oleh pemeluk agama yang diberikan oleh pemeluk Agama Kristen. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menentukan perlakuan pajak atas sumbangan keagamaan yang diberikan oleh pemeluk agama Kristen. Suatu variabel yang diklasifikasikan maka variabel tersebut perlu diidentifikasikan secara operasional agar variabel tersebut jelas tujuan yang dimaksud.Dan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah dikurangi dengan biaya yang dikenakan didalam UU No. 36 Tahun 2008.Subjek yang dituju oleh Undang-Undang perpajakan untuk dikenakan pajak adalah orang pribadi. Subyek pajak dalam neregi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di luar Indonesia atau yang berada diindonasia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan.atau yang dalam satu tahun pajak berada diindonesia dan mempunyai tempat tinggal diindonesia.Badan yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia.kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kreteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pembiayaannya bersumber APBN. Penerimaannya dipastikan dalam anggaran pusat atau daerah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.UU No.36 tahun 2008 tentang pph mengatur bahwa yang menjadi objek pph adalah penghasilan.setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Kata kunci: Sumbangan keagamaan, pengecualian objek pajak, biaya pengurang penghasilan

Actions (login required)

View Item