Tinjauan Yuridis Penembakan Mati Saat Proses Penangkapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Irvan, Ichwanudin (2019) Tinjauan Yuridis Penembakan Mati Saat Proses Penangkapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Tinjauan Yuridis Penembakan Mati Saat Proses Penangkapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia) 0310000000784.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

1. SOP Penangkapan menurut aturan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Pasal 1 ayat (16) “ penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang”, Kemudian ayat (2) juga menyebutkan : “HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya”. 2. Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak diberlakukan lagi hukum militer, tetapi hukum sipil yang diadili dalam pengadilan sipil. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah memang itu dilakukan atas perintah atasan atau atas inisiatif dari aparat polisi sendiri, akan tetapi jikapun itu dilakukan atas inisiatif dari aparat polisi itu sendiri harus dimitai juga pertanggungjawaban dari atasannya. Apabila tindakan pelanggaran Hak Asasi dilakukan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab secara penuh adalah anggota itu sendiri. Jika tindakan pelanggaran hak asasi diperintah oleh atasan maka yang bertanggung jawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut juga dimintai pertanggungjawaban setelah diuji apakah itu sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar hak asasi manusia.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penembakan mati, Proses Penangkapan, Hak Asasi Manusia

Actions (login required)

View Item