Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce)Di Indonesia

Elsa, Marthania Safitri (2019) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce)Di Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce)Di Indonesia) 0310000000796.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

4.1.1 Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus Agung terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mengatur secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan bisnis online, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maka dapat juga dikenakan dengan pasal tersebut. 4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik. Tidak terpenuhinya kewajiban ini berarti telah terjadi pelanggaran hak bagi pihak lain (pembeli) dan akibat hukumnya adalah menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 38dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini memberikan payung hukum terhadap orang-orang yang merasa dirugikan terhadap kegiatan e-commerce. Pengesahan UU ITE pada tahun 2008 merupakan bentuk dari keseriusan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi, yang bermuara pada pencapaian nilai keadilan dan kemanfaatan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Jual-Beli, E-Commerce

Actions (login required)

View Item