Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Industri Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Ilegal Di Indonesia

Moch., Suhadi (2019) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Industri Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Ilegal Di Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Industri Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Ilegal Di Indonesia) 0310000000800.pdf Restricted to Registered users only Download (957kB)

Abstract

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan pelaku usaha industri sektor keuangan digital untuk mencatatkan diri perusahaannya agar dapat beroperasi secara legal di Indonesia. Pencatatan tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan OJK nomor 13 / POJK 02/ 2018 mengenai inovasi keuangan digital disektor keuangan yang diterbitkan 16 agustus 2018. Adanya pelanggaran oleh fintech P2P lending legal atau terdaftar, maka OJK akan menjatuhkan sanksi. Namun demikian, bila ternyata P2P lending itu ilegal, maka OJK tidak bisa berbuat banyak. Sebab, POJK Nomor 77 Tahun 2016 memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya pengawasan OJK hanya sebatas pada fintech P2P lending yang terdaftar. 2. Dengan berpatokan pada konsep kepastian hukum yang dihubungkan dengan perijinan sebagai legalitas usaha, maka pelaku usaha fintech yang tidak memiliki ijin dari OJK maka secara hukum dapat dikategorikan ilegal. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan usaha fintech ilegal merupakan perbuatan pidana. Dalam pengaturan tentang pendirian usaha fintech sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum menentukan aturan tentang pemidanaan terhadap pelanggaran dan / atau kejahatan yang berkaitan dengan fintech.
Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Industri Jasa Keuangan, Teknologi Informasi, (Fintech) Ilegal

Actions (login required)

View Item