Politik Hukum Green Bond Di Indonesia The Politic Of Law On Green Bond In Indonesia

Endarto, Budi and Hadi, Fikri and Fithri, Nur Hidayatul (2022) Politik Hukum Green Bond Di Indonesia The Politic Of Law On Green Bond In Indonesia. Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL), 7 (1): 1. pp. 1-21. ISSN 2541-531X

Preview	Text (Politik Hukum Green Bond Di Indonesia The Politic Of Law On Green Bond In Indonesia) 303-1301-2-PB(2) - fifin dwi.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (Hasil Plagiarisme) Politik Hukum Green Bond Di Indonesia The Politic Of Law On Green Bond In Indonesia.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (LOA Letter of Acceptance) LOA #303.pdf Download (91kB) | Preview

Abstract

Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau green bond pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah green bond masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai green bond di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum green bond di Indonesia dan arah kebijakan green bond di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan green bond di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument green bond. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis green bond yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep green bond pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Actions (login required)

View Item