Perlindungan Hukum Hak Berpendapat Dan Menyebarkan Informasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Menurut Hukum Positif Indonesia

Yohanes, Leto Nahak (2022) Perlindungan Hukum Hak Berpendapat Dan Menyebarkan Informasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Menurut Hukum Positif Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Perlindungan Hukum Hak Berpendapat Dan Menyebarkan Informasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Menurut Hukum Positif Indonesia) SKRIPSI BARU - 16-08-22 fix 2.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB)

Abstract

1. Dari hasil penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan hukum positif di Indonesia tentang hak berpendapat serta menyebarkan Informasi dengan mengunakan media sosial menurut persfektif hak asasi manusia belum mendapatkan pengaturan sebagaimana mestinya. Dilihat dari persfektif HAM dimana kebebasan berpendapat dan menyebarkan Informasi melalui media sosial banyak yang masih di abaikan pemerintah baik pusat maupun daerah padahal hak berpendapat dan menyebarkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana bahwa hak itu sendiri telah dianugarahi oleh TUHAN yang maha kuasa yang harus di hormati sesuai pengaturan hukum yang berlaku baik UUD TAHUN 1945 sesuai yang tercatat dalam pasal 1 ayat(3) yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur sesuai aturan hukum demikian juga peraturan perundang-undangan Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,jadi sangat penting untuk dihormati hak setiap warga negara Indonesia.
2. Bentuk Perlindungan hukum di indonesia belum maksimal memberikan jaminan, untuk masyarakat dalam berpendapt dan menyebarkan informasi di media sosial karena masih banyak para elit politik dan pejabat yang sewenang-wenangnya memperalat para aparat penegak hukum dalam menegakan keadialan yang seharusnya tercermin dari aturan hukum yaitu UUD TAHUN 1945,Universal Declaration Human of Right yang disampaikan oleh dewan PBB,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Actions (login required)

View Item