Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Wfh ( Work From Home ) Bagi Asn Studi Kasus Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim

Satria, Dharmawan (2021) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Wfh ( Work From Home ) Bagi Asn Studi Kasus Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Wfh ( Work From Home ) Bagi Asn Studi Kasus Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim) 17031005_SATRIA DHARMAWAN_FISIP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Secara konseptual jika kita melihat evaluasi dari adanya penerapan suatu kebijakan di suatu negara, maka bisa dikatajab bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah di implementasikan. Namun sesungguhnya tidak sesederhana itu saja, , menurut Lester & Stewart ( (2000: 126) dalam artikel Andirman :2018) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria dan standar atau standar yang dibuat. Pandemi yang melanda hampir di semua negara menyebabkan pergerakan pemerintah dan sumber daya aparatur sipil negara tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya. Mulai di tahun 2020 pemerintah indonesiapun di buat kewalahan dan harus bertindak tegas dalam menangani wabah ini. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan perubahannya. Surat edaran tersebut merupakan salah satu wujud yang diambil oleh pemerintah dalam memutus rantai penyebaran wabah dari virus corona. Dengan membatasi tugas tugas yang dilakukan para ASN , tentu saja dapat membantu mengurangi penyebaran dari virus tersebut namun akan tetapi produktifitas kinerja dari ASN sendiri tidak sama halnya seperti WFO ( work from office ). Pengembangan kompetensi SDM ASN merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa di tunda atau ditiadakan. Memiliki SDM ASN yang berkompeten merupakan kunci pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. BPSDM PRovinsi Jawa Timur merupakan satu badan pemerintahan yang sudah menjalankan kegiatan pengembangan kompetensi SDM ASN,namun juga harus membatasi lingkup kegiatan dengan menjalakan kebijakan WFH bagi SDM ASN yang ada di BPSDM Prov Jawa Timur demi meminimalisasi angka penyebaran covid sector pemerintahan.

Actions (login required)

View Item