Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Christin, Diah Susanti (2021) Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta) CHRISTIN DIAH SUSANTI (17041039)_.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah baik dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang berada pada dua ketentuan pasal yang saling berhubungan yaitu pada Pasal 73 jo. Pasal 187A dimana didalam pasal tersebut menjelaskan larangan dan sanksi atas perbuatan tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dimana dalam undang – undang sebelumnya terdapat norma larangan namun tidak secara jelas menjelaskan sanksi apa yang diterima oleh pelaku tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah. Dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang terdapat beberapa mekanisme atau alur penanganan pelanggaran dari laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang diterima atau ditemukan oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu, disini Sentra Gakkumdu sangat berperan dalam mengkategorikan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran tersebut masuk atau tidaknya ke dalam tindak pidana politik uang hingga pada akhirnya sampai kepada pengadilan dan pembacaan putusan bagi terdakwa tindak pidana politik uang, Sentra Gakkumdu masih bertugas dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut hingga benar memang dilaksanakan putusan pengadilan barulah Sentra Gakkumdu sudah menyelesaikan tugasnya dalam penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item