Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Jasa Pengiriman Dalam Transaksi E-Commerce

Rofikotul, Jamiilah (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Jasa Pengiriman Dalam Transaksi E-Commerce. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Jasa Pengiriman Dalam Transaksi E-Commerce) SKRIPSI PIKO 2021.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengangkutan Darat diatur dalam Pasal 91 KUH Dagang sampai dengan Pasal 98 tentang Surat Angkutan dan tentang Pengangkut dan Juragan Perahu melalui Sungai dan Perairan Darat. Sedangkan, pengangkutan Laut diatur dalam Buku II BAB V tentang Perjanjian Carter Kapal, Buku II BAB V A tentang Pengangkutan Barang-Barang dan Buku II BAB V B tentang Pengangkutan Orang. Perikatan atau dalam bahasa Belanda disebut ‘verbentenis’ merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. Dasar hukum perikatan adalah Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan Pasal pertama dalam Buku III KUHperdata. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Tiap- tiap perikatan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”, makna Pasal tersebut berarti perikatan lahir bersumber dari 1) Perjanjian, 2) Undang- Undang. Pengaturan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e- commerce sebagai akibat dari era globalisasi digital yang mencakup 2 (dua) aspek yaitu dalam perjanjian dan diluar perjanjian. Pengaturan Perlindungan hukum di dalam perjanjian e-commerce, dokumen perjanjian dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pihak konsumen tetapi isinya tidak memberatkan konsumen. Pengaturan transaksi e- commerce dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik, dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan Pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3)); Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai Perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan Pasal 22). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik Penyelesaian Sengketa Atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai Sistem Pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa melalui e- commerce, Perlindungan hukum diluar perjanjian lebih menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik. perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab barang dan/atau jasa dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut (mulai pasal 8) dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item