Sanksi Hukum Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Wisnu, Joko Himmawan (2021) Sanksi Hukum Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Sanksi Hukum Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia) WISNU JOKO HIMMAWAN NPM 17041001.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan ketentuan baru yang diberi nama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam Pasal 11 yang menyatakan PBG berisikan sedikitnya dua hal yaitu fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung. Menurut Pasal 4 Ayat 2, terdapat 5 fungsi bangunan gedung yaitu hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan khusus. Sementara Pasal 9 Ayat 1 mencatat ada sederet jenis klasifikasi yang akan diterapkan pada bangunan yang dimiliki seseorang. Terdiri dari tingkat kompleksitas (sederhana, tidak sederhana, dan khusus), tingkat permanensi (permanen dan nonpermanen). Kehadiran PBG ini menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Konsep ini berbeda dengan IMB yang dulu pernah diberlakukan. Jika IMB harus dibereskan dulu sebelum dapat membuat bangunan, maka PBG memungkinkan pembangunan dapat langsung dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Peranan adalah sebuah aktifitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dalam sebuah pekerjaan. Salah satu kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah melakukan penertiban masyarakat dalam rangka menegakan sebuah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tahapan-tahapan penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosudur yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa “Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau PP Nomor 16 Tahun 2021, maka izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Selanjutnya, pada Ayat 2 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh IMB dari pemda kabupaten kota sebelum PP 16/2021 berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Berdasarkan pasal 347 Ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa Bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF. PP Nomor 16 Tahun 2021, maka izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Selanjutnya, pada Ayat 2 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh IMB dari pemda kabupaten kota sebelum PP 16/2021 berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Berdasarkan pasal 347 Ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa Bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF.

Actions (login required)

View Item