PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

AHMAD, TAUFIQ (2018) PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) H24.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

1. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, memberikan Pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tercantum didalam Pasal 2 ayat (2) “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam “keadaan tertentu pidana mati dapat di jatuhkan” dalam keadaan tertentu yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana korupsi telah melakukan korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana alam nasional, keadaan bahaya, bencana alam sosial, kerisis ekonomi, penanggulangan akibat kerusuhan sosial. Selain ketentuan Pasal 2 ayat Undang-Undang PTPK, juga memberikan sanksi penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam kelompok delik yang dapat merugikan keuangn Negara, Pasal 2. 3 UU PTPK. kelompok delik penyuapan, Pasal 5,11,12 UU PTPK. kelompok delik pengelapan, Pasal 8, 10 UU PTPK. kelompok delik pemerasan dalam jabatan, Pasal 12 UU PTPK. dan kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan dan rekanan, Pasal 7 UU PTPK.
2. Hak Asasi Manusia, manusia adalah hak fundamental yang harus dihormati oleh negara. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak mutlak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun namun tidak dengan demikian tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) hukuman mati dapat diterapkan dan tidak melanggar hukum.

Actions (login required)

View Item