BONEFASIUS, JEMARUT (2017) HAK YURIDIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH PENANGGUHAN ATAU PENGALIHAN PENAHANAN. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA.
Text (HAK YURIDIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH PENANGGUHAN ATAU PENGALIHAN PENAHANAN)
H22.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
a. Tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi berhak untuk ditangguhkan penahanannya sesuai dengan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukam Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan penahanan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan penetapan ada tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali di tahan.
b. Sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14 PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal adanya permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau terdakwa dan penasehat hukumnya beserta dengan syarat-syaratnya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | HAK YURIDIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH PENANGGUHAN ATAU PENGALIHAN PENAHANAN |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mudah Perpustakaan |
Date Deposited: | 26 Apr 2021 04:59 |
Last Modified: | 26 Apr 2021 04:59 |
URI: | http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2688 |
Actions (login required)
View Item |