Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Tentang Terganggunya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Atas Peredaran Minuman Beralkohol Di Jalan Gubernur Surya – Jalan Samanhudi Kabupaten Gresik)

Slamet, Harianto (2017) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Tentang Terganggunya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Atas Peredaran Minuman Beralkohol Di Jalan Gubernur Surya – Jalan Samanhudi Kabupaten Gresik). Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

[img] Text (Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Tentang Terganggunya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Atas Peredaran Minuman Beralkohol Di Jalan Gubernur Surya –)
0410000001673.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Sebagai upaya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik, maka pemerintah Daerah mengeluarkan Perda yang khusus mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Diterbitkannya Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut tidak lain sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan suasana tentram dan tertib bagi masyarakat Gresik dan sekaligus sebagai dasar dan payung hukum pagi pemerintah daerah khususnya Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagai fokus penelitian yaitu Penegakan Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 PP di JalanGubernur Surya – Jalan Samanhudi. Berdasarkan indikator produktivitas kinerja aparatur Dinas Sosia lKabupaten Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik. Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi objek penegakan Perda. Proses penegakan Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani oleh seksi PPNS yang tetap berkoordinasi dan dibantu oleh POLRI dalam melalui alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara Penyelidikan atas laporan, Pemeriksaan Pemanggilan, Penagkapan, Penyitaan dan Penyelesaian. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa brinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat..

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Perda, Satpol PP, Kententraman dan Ketertiban Umum
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Administrasi Negara
Depositing User: UPT Perpustakaan 1
Date Deposited: 22 Apr 2021 04:12
Last Modified: 22 Apr 2021 04:12
URI: http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2635

Actions (login required)

View Item View Item