Studi Tentang Keberadaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik

Yanto, Yanto (2015) Studi Tentang Keberadaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Studi Tentang Keberadaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik) 0410000001618.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

PBB yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat. Walaupun kontribusi PBB tidaklah terlalu besar dalam struktur penerimaan negara, tetapi sangat berarti dan tidak mungkin dihilangkan. Seperti diungkapkan oleh Brotodihardjo (2003), bahwa betapapun kecilnya jumlah uang yang akan dapat masuk kedalam kas negara, uang itu selalu akan dapat dipergunakan sebagai sumbangan untuk menutupi biaya-biaya pemerintahannya. Untuk menjadikan PBB sebagai pajak daerah muncul ke permukaan sebagai bagian dari desentralisasi fiskal bersamaan dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Untuk mendapatkan jawaban yang obyektif maka penelitian ini diajukan dengan mencoba menjelaskan posisi dan kedudukan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak pusat dalam era otonomi daerah sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Bahwa penyerahan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi harus dilengkapi dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang pelimpahan tersebut sehingga ada kejelasan hukum sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak, dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subyek pajak. Dan bahwa subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah (melalui dana perimbangan) dan sumber PAD tidak menjamin keleluasaan dan kemandirian daerah, sehingga daerah harus berupaya untuk dapat menggali potensi daerah dalam peningkatan PAD-nya tanpa harus mengorbankan rakyat.Kemungkinan Pemerintah Daerah akan melaksanakan dan mengambil alih administrasi pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini, berdasarkan penelitian terdapat kecenderungan bahwa pemerintah daerah merasa mampu untuk mengambil alih administrasi PBB dengan segala konsekuensi walaupun secara fakta kemampuan untuk mengenal tata cara administrasi PBB masih rendah walaupun pemerintah daerah sudah menjadi mitra kerja PBB sejak lama. Akan tetapi berbeda dengan para pengambil keputusan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang lebih cenderung berpikir realistis bahwa untuk sementara PBB lebih baik sebagai pajak pusat dari pada pajak daerah. Dengan berbagai pertimbangan tentunya, seperti SDM, faktor teknologi dan biaya.

Actions (login required)

View Item