Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Desa Di Indonesia

Pemison, Gire (2017) Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Desa Di Indonesia. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Desa Di Indonesia) 0310000000731_.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitasi dalam pengunaan dana hibah oleh pemerintah desa di indonesia. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 pemerintah desa di indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsipprinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintahDesa di Indonesia secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa di Indonesia dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan BupatiNomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistematuran, tujuan sasaran, visimisi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD untuk tahun anggaran mendatang57 serta menerapkan Peraturan Bupati/kota Alokasi Dana Desa dengan lebih baik lagi. Pemerintah Desa di Indonesia di harapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MusDes tanpa memberikan uang lelah sebagai daya tarik untuk menghadiri MusDes. Meningkatkan alokasi dana untuk program UP2K PKK sehingga dapat menambah jumlah peminjam khususnya ibu-ibu rumah tangga. UP2K PKK adalah pinjaman ringan karena tanpa ada bunga. Pemerintah Desa di Indonesia diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritikd an saran terhadap kinerja mereka.

Actions (login required)

View Item