Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pada Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Universitas Wijaya Putra Rumah Tinggal Kota Surabaya

Muchamad, Nur Zaini (2016) Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pada Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Universitas Wijaya Putra Rumah Tinggal Kota Surabaya. Other thesis, Universitas Wijaya Putra.

Text (Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pada Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Universitas Wijaya Putra Rumah Tinggal Kota Surabaya) a35.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Meningkatnya kegiatan pembangunan disegala bidang, menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hakatas tanah dan bangunan.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalampenelitian ini adalah : Bagaimanakah pemungutan BPHTB pada transaksi jual belitanah dan atau bangunan rumah tinggal di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan rumahtinggal di kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptifkualitatif yaitu dengan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi, dalam hal ini pelaksanaan aspek perpajakan pada jual beli tanah dan atau bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self assesment dan prosedur pembayarannya sangat sederhana. PPAT/Notaris memiliki peranan yang signifikan dalam pemungutan BPHTB karena PPAT/Notaris merupakan pejabat umum yang terkait dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan. PPAT/Notaris akan menandatangani aktaotentik mengenai jual beli setelah pajak BPHTB tersebut dibayar lunas oleh wajib pajak, selain itu PPAT/Notaris juga berperan dalam membantu wajib pajak menghitung besarnya BPHTB terhutang. Hal ini menunjukkan semakinmeningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan, maka akan berpengaruh positif terhadap perolehan BPHTB.

Actions (login required)

View Item