PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

AHMAD HADI, ALFAKIH (2016) PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA) H5.pdf Restricted to Registered users only Download (948kB)

Abstract

Dari hasil analisa, uraian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku praktik prostitusi online dalam preskriptif hukum positif di Indonesia yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut : a. Pengaturan hukum mengenai praktik prostitusi online dalam preskriptif hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum ada diatur secara spesifik, khusus dan tuntas pengertiannya. Akan tetapi hingga saat ini terlihat masih terpencar-pencar antara satu dengan lainnya dan itupun hanya sebatas saling berkaitan saja diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan hukum tentang praktik prostitusi online di Indonesia dalam ketentuan KUHP dapat dikategorikan merupakan golongan jenis Tindak Pidana Umum. Sedangkan ketentuan dalam UU Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU ITE dan UU PKDRT dapat dikategorikan adalah merupakan golongan jenis Tindak Pidana Khusus. b. Adapun mengenai bentuk dan proses penerapan sanksi hukum pidana bagi para pelaku praktik prostitusi online dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang seutuhnya di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan sanksi hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku praktik prostitusi online di Indonesia masih mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHP yang ditambah dengan adanya ketentuan dalam UU Perdagangan Orang, UU Perlindungan

Actions (login required)

View Item