TINJAUAN YURIDIS PEMBOHONGAN PUBLIK DALAM IKLAN ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEWI, RISTYANINGRUM (2016) TINJAUAN YURIDIS PEMBOHONGAN PUBLIK DALAM IKLAN ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (TINJAUAN YURIDIS PEMBOHONGAN PUBLIK DALAM IKLAN ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) H4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan hukum tentang iklan rokok di Indonesia tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Pengaturan hukum tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran untuk penyiaran iklan dalam media elektronik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk pengaturan hukum tentang iklan dalam media cetak, media elektronik, maupun media luar ruang. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut melegalkan iklan rokok di Indonesia dengan syarat tidak memperagakan dan memperlihatkan wujud asli rokok. Namun pengaturan hukum tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat Pasal 46 ayat (3) huruf b bahwa dilarang untuk mempromosikan minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif dan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, didalam rokok terdapat kandungan nikotin dan tar. Menurut peraturan Pemerintah tersebut nikotin termasuk dalam zat yang bersifat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan dan tar adalah senyawa yang bersifat karsinogenik. Sehingga dapat disimpulkan rokok merupakan zat adiktif dan promosi terhadap rokok merupakan hal yang dilarang. Materi dalam iklan rokok yang cenderung memperlihatkan kesan maskulin dan kekompakan dalam persahabatan merupakan suatu pembohongan publik. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Actions (login required)

View Item