PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPABEANAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN INDONESIA

ZULFAHMI, AKBAR (2009) PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPABEANAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPABEANAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN INDONESIA) h1.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)

Abstract

Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam rangka pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan yang sekaligus sebagai penjaga pintu arus barang (keluar masuknya barang-barang) dari dan ke daerah pabean Indonesia, oleh undang-undang diberikan kewenangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, meliputi kewenangan pengawasan dan penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan surat, pemeriksaan/audit pembukuan, pemeriksaan bangunan dan sarana pengangkut. Kewenangan ini disertai dengan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya berupa denda administrasi.
Sehubungan dengan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai tersebut terhadap sanksi administrasi, pihak yang tidak puas atas putusan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan dan banding. Upaya hukum ini merupakan pelaksanaan asas demokrasi sebagai salah satu ciri-ciri negara hukum. Mengingat bahwa sering kali, para pengguna jasa kepabeanan tidak hanya sekedar melanggar yang bersifat administatif tetapi juga melanggar hukum (tindak pidana kepabeanan). Oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum dibidang kepabeanan, undang-undang menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana kepabeanan, yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM atas usul Menteri Keuangan, dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat II (Golongan II/b). Untuk pelaksanaan tugasnya, Penyidik PNS tertentu di bidang

Actions (login required)

View Item