ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA CV. AGLAR JANA LOKA DI JAKARTA

WIWIN INDAH, WATI (2014) ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA CV. AGLAR JANA LOKA DI JAKARTA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA CV. AGLAR JANA LOKA DI JAKARTA) 24.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang cukup penting. Oleh karena itu dalam usaha memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak maka pemerintah terus menerus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dalam meningkatkan penerimaan pajak selalu berusaha melakukan penyempurnaanpenyempurnaan dalam sistem perpajakan. Berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1983 tentang perubahan atas UU No. 36 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan yang selanjutnya dijelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau lazim dipakai di Indonesia, seperti SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Berbeda dengan ketentuan akuntansi komersial yang menitik beratkan pada penyediaan informasi keuangan untuk pihak-pihak tertentu seperti manajemen dan pemegang saham, dalam pembukuan menurut perpajakan lebih menitikberatkan pada penyajian laporan keuangan dan informasi kepada administrasi perpajakan. Secara prinsip antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut ketentuan perpajakan tidaklah jauh berbeda, tetapi karena dipengaruhi oleh fungsi perpajakan yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menghitung penghasilan bersih setelah pajak terdapat perbedaan pengakuan biaya dan penggunaan metode dalam melaksanakan penyusutan aktiva. Secara prinsip perbedaan tersebut adalah : 1. Perbedaan temporer/beda waktu Perbedaan pengakuan penghasilan, biaya dan beban-beban tertentu antara ketentuan SAK yang diterima secara umum dengan ketentuan perpajakan seperti perbedaan metode penyusutan dimana dalam akuntansi komersial dapat menggunakan beberapa metode penyusutan. Sedangkan dalam perpajakan metode penyusutan hanya boleh garis lurus dan saldo menurun ganda. 2. Perbedaan Permanen Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang secara komersial merupakan biaya sedangkan untuk tujuan perpajakan secara tetap bukan merupakan penghasilan dan biaya seperti sumbangan pemberian makan siang, beras, gula, kendaraan, tetapi kalau pemberian tersebut dalam bentuk tunjangan maka hal tersebut merupakan pengurangan yang diperkenankan. Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak tidak dikurangkan. Karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan, maka terdapat dua istilah untuk laporan keuangan yang dihasilkan sehubungan dengan penghitungan penghasilan bersih kena pajak yaitu laporan keuangan fiskal yang dalam penyusunan laporan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan perpajakan. Berdasarkan dua kebijakan tersebut maka pada setiap ahkir tahun terhadap laporan keuangan komersial akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian menurut ketentuan perpajakan sehingga tersaji laporan keuangan yang memenuhi ketentuan perpajakan dalam penghitungan laba bersih kena pajak yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan pajak terutang. Ketika Perusahaan, dalam hal ini CV. Aglar Jana Loka, dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakan melalui laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan maka seharusnya segera dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi penyesuaian fiskal dilaksanakan karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak, maka dari laporan keuangan komersial CV. Aglar Jana Loka tersebut disusun penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pada ketentuan perpajakan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal oleh peneliti pada laporan keuangan komersial CV. Aglar Jana Loka, ternyata perusahaan masih harus menambah cadangan PPh Badan PPh 25 Pasal 17 dan 31E sebesar : Rp 50.726.442,96 jadi yang seharusnya disetorkan ke kas negara sebesar : Rp 50.726.442,96 Hal tersebut menurut pengamatan peneliti bisa disebabkan oleh : a. Kekurang pahaman petugas bagian keuangan terhadap ketentuan-ketentuan UU Perpajakan yang berlaku b. Kurangnya sosialisasi pemberlakuan UU Perpajakan pada para Wajib Pajak oleh Dinas Penyuluhan Pajak c. Perusahaan mencoba melakukan tax avoidance dengan tidak memberlakukan UU Perpajakan yang seharusnya telah diterapkan pada pembukuan / keuangan perusahaan. Berdasarkan penghitungan diatas, peneliti dapat memberikan saran, antara lain : 1. Hendaknya CV. Aglar Jana Loka selalu mengikuti perkembangan dari peraturan perpajakan yang senantiasa selalu berubah dan diperbaharui, sehingga CV. Aglar Jana Loka selalu dapat menyajikan laporan perpajakan yang sesuai. 2. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi CV. Aglar Jana Loka, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan secara berkesinambungan. 3. Sebaiknya CV. Aglar Jana Loka memperketat pengeluaran-pengeluaran misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas sehingga uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi 4. CV. Aglar Jana Loka harus senantiasa memperhatikan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang akan disertakan dalam penyampian SPT ( Surat Pemberitahuan Tahunan ) 5. CV. Aglar Jana Loka sebaiknya memperkerjakan orang-orang yang memahami ketentuan perpajakan sehingga tidak membuat kesalahan yang mengakibatkan jumlah pajak yang terhutang menjadi lebih besar maupun lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. 6. Diharapkan CV. Aglar Jana Loka akan tetap mempertahankan kedisplinan dalam membayar pajak sehingga akan menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.

Actions (login required)

View Item