PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 PADA PT SOLO MURNI SURABAYA

MARGARETHA, IMUN (2014) PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 PADA PT SOLO MURNI SURABAYA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 PADA PT SOLO MURNI SURABAYA) ak11.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Berbagai macam bentuk perpajakan di Indonesia yang dibebankan keseluruh wajib pajak baik yang berbentuk badan usaha atau perseorangan sangat membantu dalam menambah pendapatan Negara khususnya disektor ekonomi. Jenis-jenis pajak tersebut dalam system penerapannya pada wajib pajak selalu berbeda karena dilihat darisegalaunsur-unsur yang memenuhi criteria perpajakan. Seperti system penerapan pajak yang terjadi di PT Solo Murni Surabaya, dimana saya melakukan penelitian tentang penerapan salah satu pajak yaitu pajak pertambahan nilai (ppn) atas suatu dasar pemakaian barang dan jasa. Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Dalam pajak pertambahan nilai yang saya rumuskan di PT Solo Murni adalah mengetahui secara garis besar tentang prosedur penerapan pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang PPN yang berlaku, yang dimana pada ketentuannya PPN dikenakan 10%. Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku

Actions (login required)

View Item