PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RACITENGAH KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

SUKAENAN, SUKAENAN (2012) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RACITENGAH KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RACITENGAH KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK) 11.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat desa, termsuk juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan sebagai penyalur aspirasi masyaraka. Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini, diarahkan di Desa Racitengah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan pelaksanaan yang lebih efisien. Peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Racitengah, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang meliputi peran dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Program pembangunan hanya akan dapat berjalan jikalau masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak saja pada keikutsertaan dalam pekerjaan proyek pembangunan, tetapi lebih dari itu, yaitu keterlibatan/partisipsi secara totalitas. Pemerintah menganggap dirinya lebih tahu dan faham akan kebutuhan rakyat, sehingga semua program pembangunan Pemerintahlah yang menentukan, akibatnya, ketika di implementasikan di masyarakat, ternyata program tersebut tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Tidak semua tradisi ataupun adat istiadat dan budaya yang berbau lokal dan tradisional akan menghambat pembangunan desa. Bisa jadi tradisi, adat istiadat serta budaya masyarakat yang ada justru sangat membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan desa. Kurangnya pemerintah memanfaatkan institusiinstitusi lokal semisal BPD sebagai lembaga tingkat grassroot bagi pembangunan desa, akibatnya pemerintah sangat kesulitan dalam membaca keinginan dan kemauan rakyat.

Actions (login required)

View Item