ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

ELSA TRI, YUANA (2014) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA) skripsi elsa 2014 READY.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)

Abstract

Berdasarkan dari hasil penjelasan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian khususnya pada KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai beban pembuktian terbalik kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi sebelum diundangkannya secara khusus mengenai tindak pidana korupsi. Selain itu, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terlalu banyak dipolitisir sehingga, dalam pelaksanaan dalam memutus perkara pidana korupsi khususnya mengenai pembuktian terbalik masih jarang digunakan didalam sidang Pengadilan diIndonesia. 2. Substansi sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai pembuktian terbalik. Sehingga, penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif meskipun sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan pembuktian terbalik baik itu dalam KUHAP maupun UU No. 20 Tahun 2001

Actions (login required)

View Item