IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA NIKAH (Studi Di KUA Pakal Surabaya)

ANITA PUSPITA, DEWI (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA NIKAH (Studi Di KUA Pakal Surabaya). Other thesis, UNVERSITAS WIJAYA PUTRA.

	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA NIKAH (Studi Di KUA Pakal Surabaya)) PDF 1 DAFTAR SKRIPSI.pdf..pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
Preview	Text PDF 2 ISI SKRIPSI.pdf..pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Implementasi Kebijakan adalah bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan dimana ada berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama, untuk menjalankan kebijakan, dalam kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain implementasi kebijakan juga, dapat diartikan sebagai proses atau tindakan input yang merupakan suatu keputusan atau kebijakan menjadi output. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah KUA pakal sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan observasi dan wawancara, yang ditujukan kepada informan guna mendapatkan data yang di perlukan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA, pegawai pencatat nikah, pegawai kelurahan, calon pengantin, dan yang sudah menikah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, implementasi peraturan pemerintah tentang biaya nikah di KUA pakal sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan acara rapat di kecamatan dan memberikan salinan peraturan tersebut kepada instansi terkait (kelurahan) meskipun tidak tersusun rencana kerja saat mensosialisasikanya serta bertahap terhadap masyarakat saat melakukan administrasi nikah di KUA pakal, dengan di dukung 4 (empat) faktor yang mempengaruhinya, yaitu komunikasi, sumber daya, dan tingkah laku, struktur birokrasi serta faktor penghambat di dalamnya. seperti dari komunikasi dalam implementasi perlu adanya kejelasan, sumber daya (tenaga pelakasana) mempunyai keahlian dibidangnya dengan didukung tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga dalam menjalankan implementasi kebijakan yang dibuat dilandasi dengan professional kerja bisa dilaksanakan dengan baik. serta berperilaku baik saat mensosialisasikanya, dan melakukan koordinasi secara efektif dengan instansi terkait. Dan dari implementasi tersebut ada faktor yang menghambat implementasi yaitu sumber daya dalam fasilitas kerja dalam mengimplementasikan masih membutuhkan tambahan fasilitas kerja yang lebih lengkap untuk pelayanan administrasi nikah, sehingga calon pengguna layanan nikah bisa merasa puas jika lebih lengkap fasilitasnya. Kata Kunci: Implementasi , peraturan biaya nikah

Actions (login required)

View Item