IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK)

ERLINDA YUSTA, SARNA (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK). Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK)) SKRIPSI FULL JADI ERLINDA SARNA1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pembangunan bidang ekonomi pedesaan dapat diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes. BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah dan mufakat Pemerintah desa dan masyarakat desa, Pada tanggal 18 maret 2017 Pemerintah Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sekaligus membentuk pengurus dan merancang jenis usaha termasuk nama BUMDes. BUMDes Sumber Sari merupakan badan usaha milik desa yang berada di Kecamatan Menganti. Pengembangan dan pembentukan BUMDes merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa. Prinsip efisiensi dan evektivitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usaha-usaha BUMDes. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( Studi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang ditinjau berdasarkan teori implementasi top down menurut George C. Edwards lll (1980), Van Meter dan Van Horn yaitu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai suatu keberhasilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BUMDes Sumber Sari Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik belum berjalan efektif atau belum berkembang/ masih berjalan ditempat. Jenis implementasi kebijakan publik yang ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh aktor implementasi yang berasal dari masyarakat Desa Kepatihan secara sukarela sebab selama menjabat belum mendapatkan insentif dari kontribusi yang diberikan, artinya dalam mengelola BUMDes masih secara sosial dan sukarela sedangkan pemerintah desa sebagai birokrat level bawah memberikan wewenang kepada pengelola BUMDes untuk menjalankan kegiatannya.

Actions (login required)

View Item