IMPLEMENTASI PERBUP TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK

IEN ARTHA HAYU, SWANDARI (2019) IMPLEMENTASI PERBUP TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK. Other thesis, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.

Text (IMPLEMENTASI PERBUP TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK) ien lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dalam upaya meningkatkan potensi dan pelayanan masyarakat pada lingkup pemerintahan desa di Kabupaten Gresik, telah dikeluarkan Perbup nomor 19 tahun 2017, tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Pada Perbup tersebut menjelaskan bahwa, untuk menjabat sebagai perangkat desa harus melewati serangkaian proses, seperti pendaftaran, melakukan tes tulis, hingga pelantikan. Ada pula tim yang dibentuk untuk menjalankan proses seleksi tersebut yaitu tim P3D. Disisi lain penelitian ini juga dilihat dari implementasi berdasarkan teori Warwic, yaitu dengan memperhatikan faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tentang bagaimana implementasi perbup tersebut serta faktor pendukung dan penghambat selama proses seleksi berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di salah satu instansi pemerintahan desa yaitu di Kantor Desa Menganti, kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dengan melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses seleksi pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan di desa Menganti tersebut, menurut penjelasan dari informan penelitian sudah termasuk dalam kategori baik. Namun masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu kurangnya anggota tim P3D yang ditunjuk, serta tidak adanya perwakilan dari kelompok perempuan, kelompok remaja, dan tokoh agama. Kemudian belum adanya laporan atau rincian anggaran dana yang digunakan pada awal proses kegiatan, dan tidak adanya dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

Actions (login required)

View Item